Selasa, 09 September 2008

Artikel Pariwisata

Bali Tourism Watch: Ekowisata sebagai Wahana Pelestarian Alam

March 10, 2007 at 1:17 am (Artikel Pariwisata)

Oleh: I Nengah Subadra, S.S., M.Par.
Dosen Akademi Pariwisata Triatma Jaya-Dalung

Perkembangan dalam sektor kepariwisataan pada saat ini melahirkan konsep pengembangan pariwisata alternatif yang tepat dan secara aktif membantu menjaga keberlangsungan pemanfaatan budaya dan alam secara berkelanjutan dengan memperhatikan segala aspek dari pariwisata berkelanjutan yaitu; ekonomi masyarakat, lingkungan, dan sosial-budaya. Pengembangan pariwisata alternatif berkelanjutan khususnya ekowisata merupakan pembangunan yang mendukung pelestarian ekologi dan pemberian manfaat yang layak secara ekonomi dan adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat.

Ekowisata merupakan salah satu produk pariwisata alternatif yang mempunyai tujuan seiring dengan pembangunan pariwisata berkelanjutan yaitu pembangunan pariwisata yang secara ekologis memberikan manfaat yang layak secara ekonomi dan adil secara etika, memberikan manfaat sosial terhadap masyarakat guna memenuhi kebutuhan wisatawan dengan tetap memperhatikan kelestarian kehidupan sosial-budaya, dan memberi peluang bagi generasi muda sekarang dan yang akan datang untuk memanfaatkan dan mengembangkannya.

Menurut The International Ecotourism Society (2002) dalam www.world-toirism.org.omt/ecotourism2002.html mendifinisikan ekowisata sebagai berikut: Ecotourism is “responsible travel to natural areas that conserves the environment and sustains the well-being of local people.” Dari definisi ini, disebutkan bahwa ekowisata merupakan perjalanan wisata yang berbasiskan alam yang mana dalam kegiatannya sangat tergantung kepada alam, sehingga lingkungan, ekosistem, dan kerifan-kearifan lokal yang ada di dalamnya harus dilestarikan keberadaanya.

Ekowisata merupakan suatu kegiatan wisata berbasis alam yang informatif dan partisipatif yang bertujuan untuk berinteraksi langsung dengan alam, mengetahui habitat dan ekosistem yang ada dalam suatu lingkungan hidup, memberikan manfaat ekonomi kepada lingkungan untuk pelestarian lingkungan hidupnya, menyediakan lapangan kerja dan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal guna meningkatkan taraf hidupnya, dan menghormati serta melestarikan kebudayaan masyarakat lokal.

Ekowisata merupakan perjalanan wisata ke suatu lingkungan baik alam yang alami maupun buatan serta budaya yang ada yang bersifat informatif dan partisipatif yang bertujuan untuk menjamin kelestarian alam dan sosial-budaya. Ekowisata menitikberatkan pada tiga hal utama yaitu; keberlangsungan alam atau ekologi, memberikan manfaat ekonomi, dan secara psikologi dapat diterima dalam kehidupan sosial masyarakat. Jadi, kegiatan ekowisata secara langsung memberi akses kepada semua orang untuk melihat, mengetahui, dan menikmati pengalaman alam, intelektual dan budaya masyarakat lokal (Khan, 2003). Ekowisata memberikan kesempatan bagi para wisatawan untuk menikmati keindahan alam dan budaya untuk mempelajari lebih jauh tentang pantingnya berbagai ragam mahluk hidup yang ada di dalamnya dan budaya lokal yang berkembang di kawasan tersebut. Kegiatan ekowisata dapat meningkatkan pendapatan untuk pelestarian alam yang dijadikan sebagai obyek wisata ekowisata dan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi kehidupan masyarakat setempat.

Drumm (2002) menyatakan bahwa ada enam keuntungan dalam implementasi kegiatan ekowisata yaitu: (1) memberikan nilai ekonomi dalam kegiatan ekosistem di dalam lingkungan yang dijadikan sebagai obyek wisata; (2) menghasilkan keuntungan secara langsung untuk pelestarian lingkungan; (3) memberikan keuntungan secara langsung dan tidak langsung bagi para stakeholders; (4) membangun konstituensi untuk konservasi secara lokal, nasional dan internasional; (5) mempromosikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan; dan (6) mengurangi ancaman terhadap kenekaragaman hayati yang ada di obyek wisata tersebut. Atraksi ekowisata dapat berupa satu jenis kegiatan wisata atau merupakan gabungan atau kombinasi kegiatan wisata seperti; flora dan fauna, marga satwa, formasi geomorfologi yang spektakuler dan manifestasi budaya yang unik yang berhubungan dengan konteks alam.

Pengembangan ekowisata juga tidak bisa terlepas dari dampak-dampak negatif seperti; tertekannya ekosistem yang ada di obyek ekowisata apabila dikunjungi wisatawan dalam jumlah yang banyak dan konflik kepentingan antara pengelola atau operator ekowisata dengan masyarakat lokal terutama mengenai pembagian keuntungan dan aksesibilitas. Untuk mengantisipasi dampak negatif dari pengembangan wisata, perlu pendekatan daya dukung dalam pengelolaan ekowisata sesuai dengan batas-batas kewajaran. Daya dukung ekowisata dipengaruhi faktor motivasi wisatawan dan faktor lingkungan biofisik lokasi ekowisata. Daya dukung ekowisata tidak hanya terbatas pada jumlah kunjungan, namun juga meliputi aspek-aspek lainnya seperti : (1) kapasitas ekologi yaitu kemampuan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan wisatawan; (2) kapasitas fisik yaitu kemampuan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan wisatawan; (3) kapasitas sosial yaitu kemampuan daerah tujuan untuk menyerap pariwisata tanpa menimbulkan dampak negatif pada masyarakat lokal; (4) dan kapasitas ekonomi yaitu kemampuan daerah tujuan untuk menyerap usaha-usaha komersial namun tetap mewadahi kepentingan ekonomi lokal.

Kesuksesan pengembangan ekowisata sangat ditentukan oleh peran dari masing-masing pelaku ekowisata yaitu; industri pariwisata, wisatawan, masyarakat lokal, pemerintah dan instansi non pemerintah, dan akademisi. Para pelaku ekowisata mempunyai peran dan karakter tersendiri yaitu: (1) industri pariwisata yang mengoperasikan ekowisata merupakan industri pariwisata yang peduli terhadap pentingnya pelestarian alam dan keberlanjutan pariwisata dan mempromosikan serta menjual program wisata yang berhubungan dengan flora, fauna, dan alam; (2) wisatawannya merupakan wisatawan yang peduli terhadap lingkungan; (3) masyarakat lokal dilibatkan dalam perencanaan, penerapan dan pengawasan pembangunan, dan pengevaluasian pembangunan; (4) pemerintah berperan dalam pembuatan peraturan-peraturan yang mengatur tentang pembangunan fasilitas ekowisata agar tidak terjadi eksploitasi terhadap lingkungan yang berlebihan; (5) akademisi bertugas untuk mengkaji tentang pengertian ekowisata dan mengadakan penelitian untuk menguji apakah prinsip-prinsi yang dituangkan dalam pengertian ekowisata sudah diterapkan dalam prakteknya. Pembangunan ekowisata yang berkelanjutan dapat berhasil apabila karakter atau peran yang dimiliki oleh masing-masing pelaku ekowisata dimainkan sesuai dengan perannya, bekerjasama secara holistik di antara para stakeholders, memperdalam pengertian dan kesadaran terhadap pelestarian alam, dan menjamin keberlanjutan kegiatan ekowisata tersebut. (France, 1997).

Lebih lanjut Drumm (2002) menyatakan bahwa dalam pengembangan ekowisata harus: (1) memiliki dampak yang rendah terhadap sumber daya alam yang dijadikan sebagai obyek wisata; (2) melibatkan stakeholders (perorangan, masyarakat, eco-tourists, tour operator dan institusi pemerintah maupun non pemerintah) dalam tahap perencanaan, pembangunan, penerapan dan pengawasan; (3) menghormati budaya-budaya dan tradisi-tradisi lokal; (4) menghasilkan pendapatan yang pantas dan berkelanjutan bagi para masyarakat lokal, stakeholders dan tour operator lokal; (5) menghasilkan pendapatan untuk pelestarian alam yang dijadikan sebagai obyek wisata; (6) dan mendidik para stakeholders mengenai peranannya dalam pelestarian alam.

Pengembangan obyek ekowisata harus selalu berpedoman pada prinsip-prinsip ekowisata dan pariwisata berkelanjutan agar tercapai tujuan pengembangan ekowisata yakni ekowisata yang berkelanjutan (sutainable ecotourism). Ada tujuh hal penting yang harus dilakukan oleh operator ekowisata dalam upaya mewujudkan ekowisata yang berkelanjutan sebagaimana yang disebutkan oleh The Ecotravel Center (2002) dalam www.world-toirism.org.omt/ecotourism2002.html, yaitu; (1) mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan yang dijadikan sebagai obyek ekowisata, (2) meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan di sekitar obyek ekowisata dan mendukung program pembangunan berkelanjutan, (3) pengurangan konsumsi terhadap sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui, (4) melestarikan kearifan-kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat lokal, (5) mengutamakan usaha-usaha pendukung kegiatan ekowisata yang dimiliki oleh masyarakat lokal, (6) mendukung usaha-usaha pelestarian lingkungan, dan (7) memberikan kontribusi terhadap pelestarian biodiversitas yang ada di lingkungan yang dijadikan sebagai obyek ekowisata.

Penerapan Konsep Ekowisata pada Taman Nasional Gede-Pangrango

Penerapan Konsep Ekowisata pada Taman Nasional Gede-Pangrango
by Nadia Astriani

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-undang no 23 tahun 1997 adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, emanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Bagi manusia, pengelolaan lingkungan bukanlah hal yang baru, karena pengelolaan tersebut dilakukan untuk memelihara mutu lingkungan agar kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi dengan baik. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dasarnya adalah dengan memanfaatkan hewan dan tumbuhan dalam lingkungannya.

Pada mulanya, manusia hanya memanfaatkan hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar lingkungannya dengan cara berburu, memungut dan meramu. Dengan demikian, hanya sebagian flora dan fauna yang diambil dan dimanfaatkan oleh manusia dibandingkan dengan jumlah yang sedemikian banyak. Melalui interaksi perilaku manusia yang bijaksana, sumber daya salam itu secara terus menerus memberikan manfaat. Penyeleksian dan pemeliharaan flora dan fauna pun semakin berkembang sehingga akhirnya munculah sistem pertanian ladang berpindah, pertanian menetap dan sawah.

Dalam setiap tahapan perkembangan cara hidup, manusia tetap tidak dapat melepaskan ketergantungannya pada lingkungan. Tumbuhan dan hewan dipelihara, dibudidayakan bahkan dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hal ini kemudian membahayakan bagi kelangsungan hidup berbagai jenis hewan dan tumbuhan di Indonesia. Banyak jenis tanaman dan hewan yang saat ini sulit ditemukan terutama dengan semakin meluasnya daerah pemukiman penduduk yang menggusur habitat asli hewan dan tumbuhan tersebut.
Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keanearagaman hayati tertinggi di dunia, bahkan dikenal sebagai megabiodiversity. Kenakeragaman hayati ini merupakan salah satu modal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, karena bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal. Pemanfaatan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia bukan saja berguna bagi bangsa Indonesia tetapi juga untuk dunia. Tetapi pemanfaatan tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan bijaksana sehingga tidak merusak keanekaragaman hayati yang ada.
Untuk menjaga keanekaragaman hayati ini dilakukanlah pencagaralaman (konservasi).

Pencagaralaman menurut strategi pencagaran sedunia mempunyai tujuan :

1. Memelihara proses ekologi yang esensial bagi system pendukung kehidupan
2. Mempertahankan keanekaan gen
3. Menjamin pemanfaatan jenis dan ekosistem secara berkelanjutan

Ketiga tujuan itu saling berkaitan. Tujuan ketiga menyatakan secara eksplisit, pencagaran tidak berlawanan dengan pemanfaatan jenis dan ekosistem. Tetapi pemanfaatan itu haruslah dilakukan dengan cara yang menjamin adanya kesinambungan, yang berarti kepunahan jenis dan kerusakan ekosisten tidak boleh terjadi. Dengan terjaganya keanekaan jenis dan tidak rusaknya ekosistem, proses ekologi yang esensial dalam system pendukung kehidupan akan dapat terpelihara pula.

Secara umum, bentuk konservasi alam dapat dibedakan atas dua golongan besar, yaitu (a) konservasi spesies di dalam habitat aslinya (konservasi in-situ) dan (b) konservasi spesies di luar habitat aslinya (konservasi ex-situ). Konservasi in-situ dilakukan untuk konservasi keanekaragaman jenis dan genetik di daerah yang dilindungi. Konservasi ex-situ adalah konservasi keanekaragaman jenis dan genetik yang dilakukan di kebun raya, arboretum, kebun binatang, taman safari serta tempat khusus penyimpanan benih dan sperma satwa.
Di era pembangunan, segala macam sumber daya ingin dimanfaatkan sehingga tekanan agar cagar alam diikutsertakan dalam pembangunan semakin besar. Untuk itulah digunakan konsep taman nasional. Pada prinsipnya taman nasional sama dengan cagar alam, tetapi didalamnya dapat dilakukan kegiatan pembangunan yang tidak bertentangan dengan tujuan pencagaralaman. Kegiatan itu antara lain; pariwisata, penelitian dan pendidikan.

Makalah ini akan menitik beratkan pada pemanfaatan taman nasional bagi pariwisata sebagai perwujudan konsep eko-wisata, dengan Taman Nasional Gede-Pangrango sebagai contoh kasus. Diharapkan melalui makalah ini akan ditemukan permasalahan apa saja yang terjadi dalam penerapan ekowisata di Taman Nasional Gede-Pangrango, sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi pengelola kawasan-kawasan eko-wisata lainnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA
2. 1. Pariwisata dan konsep Ekowisata

Pariwisata adalah industri yang kelangsungan hidupnya sangat ditentukan oleh baik-buruknya lingkungan. Tanpa lingkungan yang baik, tidak mungkin pariwisata berkembang dengan baik karena dalam industri pariwisata, lingkungan itulah yang yang sebenarnya dijual sehingga mutu lingkungan harus diperhatikan. Di dalam pengembangan pariwisata, asas pengelolaan lingkungan untuk melestarikan kemampuan lingkungan untuk mendukung pembangunan yang terlanjutkan bukanlah merupakan hal yang abstrak, melainkan benar-benar konkrit dan sering mempunyai efek jangka pendek.

Setiap daerah memiliki kemampuan tertentu untuk menerima wisatawan, hal ini disebut daya dukung lingkungan, Daya dukung lingkungan pariwisata dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu tujuan wisatawan dan faktor lingkungan biofisik lokasi pariwisata.
Tujuan pariwisata adalah untuk mendapatkan rekreasi, bukan hanya dalam bentuk senang-senang, tapi lebih untuk menciptakan kembali kekuatan dirinya secara fisik dan spiritual. Rekreasi dilakukan di luar tugas pekerjaan untuk mendapatkan hiburan. Hiburan inilah yang merupakan factor utama dalam penciptaan kembali diri seseorang. Setiap wisatawan tentu memiliki harapan untuk mencapai tujuan tersebut yang akan menciptakan kondisi psikologis tertentu yang berkaitan erat dengan daya dukung lingkungan. Perencanaan pariwisata harus memperhatikan daya dukung berdasar atas tujuan pariwisata.

Faktor biofisik yang mempengaruhi kuat atau rapuhnya suatu ekosistem akan sangat menentukan besar kecilnya daya dukung tempat wisata tersebut. Ekosistem yang kuat mempunyai daya dukung yang tinggi, yaitu dapat menerima wisatawan dalam jumlah yang besar karena tidak mudah rusak dan cepat pulih dari kerusakan. Sebaliknya ekosistem yang rapuh memiliki daya dukung yang rendah. Faktor biotik yang mempengaruhi daya dukung lingkungan bukan hanya faktor alamiah, tetapi juga faktor buatan manusia. Misalnya, adanya perkampungan penduduk dekat daerah pariwisata, menambah limbah yang masuk ke dalam kawasan wisata.

Selain kedua hal tersebut sarana pariwisata beserta kemampuan lingkungan untuk mendukung sarana tersebut juga merupakan faktor dalam penentuan daya dukung lingkungan.
Pengertian ekowisata berakar dari pengertian ecotourism. Menurut wikipedia, ekowisata adalah salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya, ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan. Ekowisata dapat dipahami sebagai “perjalanan yang disengaja ke kawasan-kawasan alamiah untuk memahami budaya dan sejarah lingkungan tersebut sambil menjaga agar keutuhan kawasan tidak berubah dan menghasilkan peluang untuk pendapatan masyarakat sekitarnya sehingga mereka merasakan manfaat dari upaya pelestarian sumber daya alam ”.

Simposium Ekowisata di Bogor pada 16-17 Januari 1996, mengeluarkan rumusan mengenai ekowisata sebagai “Penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab di tempat-tempat alami dan/atau daerah-daerah yang dibuat dengan kaidah alam, yang mendukung berbagai upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Terdapat lima pedoman yang harus diataati dalam mengelola ekowisata, yaitu:
Aspek pendidikan (education)
Aspek pembelaan (advocacy)
Aspek pengawasan (monitoring)
Aspek keterlibatan komunitas setempat (community involvement)
Aspek konservasi (conservation)

Konsep ekowisata menuntut keterlibatan masyarakat di sekitar kawasan yang akan dijadikan tempat ekowisata. Adapun isu-isu yang harus diperhatikan dalam ekowisata berbasiskan masyarakat antara lain:Pertisipasi. Selayaknya, ekowisata melibatkan seluruh masyarakat yang tinggal di kawasan wisata. Namun seringkali partisipasi masyarakat terhambat oleh masalah afiliasi politik, kepemilikan tanah, kekeluargaan, gender dan terkadang pendidikan.Gender. Kesetaraan pria-wanita sebaiknya diutamakan dalam proyek-proyek yang berbasiskan masyarakat, meski pada kenyataannya sulit dicapai sepenuhnya. Pengelola ekowisata harus mengupayakan akses untuk berpartisipasi yang terbuka untuk kesetaraan sejak proyek dimulai. Kalau tidak, keberhasilan proyek tersebut akan terhambat dibelakang hari.Transparansi. Adanya usaha ekowisata di suatu daerah bias memicu perpecahan di antara kelompk-kelompok masyarakat. Apalagi usaha tersebut menyangkut soal pendapatan uang yang bias menciptakan kecemburuan dan kesenjangan sosial. Untuk itu transparansi, khususnya yang berkaitan dengan keuangan, mutalak diterapkan.Pengambilan keputusan. Walaupun untuk kebaikan seluruh masyarakat, tidak seluruh anggota masyarakat bisa berperan aktif secara terus menerus. Mereka yang ditunjuk menjadi panitia pengelola menjadi wakil kelompok peserta tidak langsung (masyarakat umum) dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan ekowisata.Proses Perencanaan. Membangun sebuah usaha ekowisata di sebuah kawasan tak bisa lepas dari pentingnya memperhitungkan masalah partisipasi dan distribusi keuntungan. Hal-hal ini harus sudah ditentukan sejak masa perencanaan.

Pengelolaan ekowisata bisa berjalan lancar jika ada kerjasama antara lembaga-lembaga berikutt ini :
1. Kantor pariwisata dan badan-badan manajemen sumber daya alam, khususnya yang membidangi hutan dan taman nasional.
2. LSM, khususnya yang bergerak di bidang lingkungan hidup, usaha kecil dan pengembangan masyarakat tradisional.
3. Industri pariwisata yang mapan, khususnya operator perjalanan.
4. Universitas dan lembaga penelitian.
5. Kelompok masyarakat
6. Organisasi internasional, lembaga penyandang dana baik pemerintah maupun non-pemerintah, organisasi budayadan lain-lain.

2.2. Taman Nasional
Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Bab I Pasal 1, Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

Kriteria umum bagi suatu taman nasional adalah terdiri dari areal yang utuh danbelum terganggu pada lahan yang relative luas, memiliki nilai alamiah serta mempunyai kepentingan pelestarian dan potensi rekreasi yang tinggi, mudah dicapai oleh pengunjung dan dapat memberi keuntungan pada daerah yang bersangkutan.

Taman nasional biasanya berbeda-beda pada tiap Negara. Penyebab perbedaan tersebut diantaranya adalah keadaan areal, luas areal, kebutuhan dan perkembangan suatu populasi, latar belakang politik, keadaan masyarakat, adapt istiadat dan lain-lain.

IUCN (International Union For Nature and Natural Resources) pada tahun 1992 memberikan karakteristik mengenai taman nasional sebagai berikut:
1. Taman nasional merupakan suatu kawasan alami yang cukup luas terdiri dari satu atau beberapa ekosistem yang tidak banyak dijamah oleh manusia. Dalam kawasan ini dilarang dilakukan kegiatan eksploitasi, berkembang berbagai jenis flora dan fauna dan memiliki nilai-nilai ilmiah, pendidikan serta rekreasi.
2. Kegiatan pengelolaan taman nasional oleh pemerintah yang ditujukan untuk melestarikan potensi sumberdaya alam dan ekosistem pada taman nasional tersebut.
3. Karena memiliki unsur-unsur pendidikan, penelitian ilmiah dan rekreasi alamiah, maka kawasan ini dapat dikunjungi oleh masyarakat dan dapat dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengubah cirri-ciri ekosistem yang ada.

Sasaran yang ingin dicapai dari pembangunan suatu taman nasional adalah:
1. Mempertahankan fungsi kawasan konservasi semaksimal mungkin sesuai dengan daya dukungnya,
2. Menciptakan hubungan antara konservasi dan kepentingan pembangunan melalui budidaya pertanian dan perikanan dari aneka ragam jenis yang ada sebagai sumber plasma nutfah,
3. Meningkatkan pelayanan serta kemudahan bagi pengunjung untuk memanfaatkan taman nasional, dan
4. Membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar taman nasional dan memacu pembangunan di berbagai sektor lain.

Guna menjaga kelestarian sumberdaya alam dan pada waktu bersamaan juga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, taman nasional ini dibagi menjadi beberapa zona. Menurut Undang-Undang no 5 tahun 1990, zona yang dimungkinkan terdapat dalam Taman Nasional adalah zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lainnya yang dianggap perlu.
1. Zona Inti.
Merupakan zona yang mutlak harus dilindungi karena keunikan hayati dan ekosistemnya.
2. Zona Pemanfaatan
Merupakan suatu daerah dalam kawasan taman nasional yang dijadikan pusat kegiatan rekreasi karena berbagai sumberdaya alternative yang dimilikinya
3. Zona lainnya yang dianggap perlu
Zona lain adalah zona diluar zona inti dan zona pemanfaatn yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu seperti zona rimba, zona pemanfaatan tradisional, zona rehabilitasi dan sebagainya.
4. Daerah Penyangga
Wilayah yang berada diluar kawasan taman nasional, baik sebagai kawasan hutan lain, tanah Negara bebas maupun tanah yang dibebani hak, yang diperlukan dan mampu menjaga keutuhan kawasan taman nasional.

III. PEMBAHASAN

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango merupakan sumberdaya yang memiliki kekayaan dan keunikan serta keindahan bentang alam tersendiri. Hutan yang berada dikawasan Gunung Gede Pangrango merupakan perwakilan ekosistem hutan pegunungan Pulau Jawa, secara umum terbagi ke dalam zona vegetasi yaitu Sub-Montana, Montana dan Sub-Alpine. Hutan Gunung Gede Pangrango juga merupakan tempat hidup berbagai jenis satwa liar baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi, dengan keragaman jenis burung yang dikategorikan tertinggi di Pulau Jawa, Kawasan Gunung Gede Pangrango juga merupakan daerah tangkapan air dan hulu bagi berbagai sungai penting yang mengalir ke wilayah Bogor, Cianjur, Bandung, Sukabumi dan Jakarta dan kawasan ini merupakan sumber air bagi kawasan sekitarnya sampai dengan Jakarta.

Selain sebagai pensuplai air, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ini juga memiliki berbagai sumber daya alam lainnya, diantaranya adalah wisata alam. Karena mempunyai ekosistem alami dengan kekayataan hayati yang tinggi, adanya fungsi pelestarian, serta keindahan alam yang baik, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dijadikan suatu kawasan pelestarian yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan penelitian ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi dan penunjang budi daya.

Kehadiran pengunjung di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ternyata mengakibatkan banyak dampak negative yaitu terancamnya kehidupan Flora, Fauna dan habitat didalam dan sekitar kawasan wisata serta kerusakan berbagai fasilitas. Hal ini mengakibatkan kegiatan wisata di Taman Nasional menjadi Kontra Produktif dengan tujuan konservasi dan menimbulkan pemborosan biaya.

Ancaman terhadap flora dan fauna terjadi akibat polusi air dan polusi tanah yang disebabkan oleh sampah yang dibuang secara sembarangan oleh pengunjung. Bahkan sampah yang terdapat dalam kawasan telah merubah perilaku makan beberapa hewan. Polusi suara juga merupakan faktor penyebab terjadinya perubahan perilaku hewan dan diperkirakan mengganggu proses berbiak berbagai jenis hewan. Perubahan perilaku hewan ini merupakan gambaran riil adanya ancaman terhadap flora dan fauna dalam kawasan Taman Nasional.

Bentuk ancaman lainnya adalah kerusakan fisik berupa terbukanya areal hutan yang menyebabkan terjadinya kerusakan kawasan. Pembukaan hutan ini dapat dilihat dari banyaknya jalur liar dan lokasi perkemahan liar terutama didaerah dekat sungai. Erosi yang cukup parah terjadi khususnya di sepanjang jalur antara air panas dan puncak.
Walaupun data tentang dampak lingkungan kegiatan dan Taman Nasional Gede Pangrango, belum tersusun secara sistematis, namun beberapa kecenderungan umum yang terlihat langsung dilapangan telah memperlihatkan bahwa aktifitas wisata saat ini merupakan ancaman langsung terbesar bagi konservasi di kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Sumber dampak dari aktifitas wisata dapat dibagi menjadi tiga, yaitu pengunjung sendiri, fasilitas dan tata letak.

1. Dampak lingkungan akibat pengunjung
Sumber dampak lingkungan yang terlihat langsung memang adalah pengunjung. Pengunjunglah yang terlihat secara langsung membuang sampah, atau menimbulkan kerusakan kawasan. Dalam proses pemetaan masalah dibahas hal-hal yang menyebabkan keberadaan pengunjung yang cenderung menimbulkan kerusakan lingkungan, pembahasan kami memperlihatkan dua penyebab besar, yaitu karakteristik pengunjung yang tidak kompatibel dengan tujuan-tujuan konservasi dan jumlah pengunjung yang melebihi kapasitas. Kedua penyebab tersebut kemudian diperparah oleh kelemahan proses penegakan peraturan pengunjung.

2. Dampak lingkungan akibat fasilitas
Pembahasan mengenai penyebab berbagai fasilitas, khususnya masalah kerusakan fasilitas, seringkali terpusat pada perilaku pengunjung. Padahal ternyata fasilitas adalah kontributor kerusakan lingkungan di Taman Nasional Gede Pangrango. Keberadaan fasilitas sebenarnya memang ditujukan untuk menyerap dampak lingkungan pengunjung. Tetapi kesalahan dan penempatan, disain dan pembangunannya justeru menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih parah. Semua masalah ini menunjukan bahwa perancang fasilitas kurang memahami disain yang berwawasan lingkungan dan kajian mengenai dampak lingkungan itu sendiri kurang dilakukan secara serius.

3. Dampak lingkungan akibat tata letak
Site plan merupakan awal dari “lingkaran setan” permasalahan, banyak sekali permasalah di Taman Nasional Gede Pangrango baik yang terkait dengan pengunjung maupun fasilitas dapat di telusuri pangkalnya dari permasalahan site plan. Persoalan yang umum terjadi adalah penempatan fasilitas yang berdekatan dengan daerah peka. Dimana di Taman Nasional Gede Pangrango daerah yang paling peka adalah Sungai. Konsekuensi logis dari itu adalah konsentrai pengunjung, dan demikian pula konsentrasi dampak akan terpusat pada daerah peka tersebut. Permasalahannya menjadi lebih parah karena penempatan daerah yang terlalu dekat kesungai, memberi akses yang terlalu besar dan bahkan mengarahkan distribusi pengunjung kedaerah tersebut, hal ini mengakibatkan pengadaan fasilitas yang semula dijadikan untuk menyerap dampak, malah memperparah dampak lingkungan itu sendiri.

IV. KESIMPULAN
Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa dilema antara kepentingan ekonomis dan kepentingan konservasi yang dihadapi pengelola taman nasional telah menyebabkan konsep ekowisata tidak berjalan dengan optimal.
Penerapan yang terburu-buru tanpa analisis lingkungan yang mendalam dapat menyebabkan dampak lingkungan yang sangat besar, dimana pemulihan terhadap dampak ini membutuhkan biaya yang tinggi.
Perencanaan yang matang dan hati-hati mutlak diperlukan dalam penerapan konsep ekowisata. Pertimbangan yang dilakukan tidak hanya untuk kepentingan ekonomis tapi lebih pada pertimbangan ekologis.
Pelibatan masyarakat dan stakeholder lainnya perlu dilakukan untuk mendukung pengelolaan kawasan ekowisata. Pengelola kawasan ekowisata juga perlu mengedepankan profesionalitas, salah satunya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengelola.
Walaupun demikian, usaha-usaha evaluasi yang dilakukan secara terus menerus oleh para pengelola kawasan ekowisata diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan tersebut, sehingga di kemudian hari, ekowisata benar-benar menjadi potensi yang menjanjikan tidak hanya bagi kepentingan pariwisata tapi juga bagi kepentingan konservasi itu sendiri.

Johan Iskandar, Manusia Budaya dan Lingkungan ; Ekologi Manusia, Hal 154
Otto Soemarwoto, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Hal 114
Op cit, Hal 155
Op cit, Hal 113
Ibid, hal 309-316
Warta Kehati, Edisi Triwulan Oktober-Desember 1998
Laporan Akhir Desain Lansekap TNGP, Dephut 1995 hal I-4 – I-6
Ibid, hal I-1
Siti Nuraini, Karakteristik Permasalahan Wisata Alam di TNGP, Prosiding Lokakarya 2000 hal 110-112

Posted at 07:44 pm by pipitkecil
Make a comment Permalink

Urban Renewal

Urban Renewal

Urban Renewal (similar to Urban Regeneration in British English) is a controversial US program of land re-development in areas of moderate to high density urban land use. This process began an intense phase in the late 1940s and continues to the present day. It has a major impact on the urban landscape. Similar mechanisms play an important role in the history and demographics of cities around the world, including; Beijing, China, Melbourne, Victoria; Saint John, New Brunswick; Glasgow, Scotland; Boston, Massachusetts; San Francisco, California; and Bilbao, Spain. Commonly cited examples include Canary Wharf, in London, and Cardiff in Wales.

1999 photograph looking northeast on Chicago's now demolished Cabrini-Green housing project, one of many urban renewal efforts.
Urban renewal is extremely controversial, and typically involves the destruction of businesses, the relocation of people, and the use of eminent domain (known as Compulsory Purchase in the UK) as a legal instrument to reclaim private property for City-initiated development projects. The justifications often used for Urban Renewal include the "renewal" of residential slums, blighted commercial and industrial areas. In the 1960's James Baldwin famously dubbed Urban Renewal "Negro Removal"..
In the second half of the 20th century, renewal often resulted in the creation of urban sprawl and vast areas of cities being demolished and replaced by freeways and expressways, housing projects, and vacant lots, some of which still remain vacant at the beginning of the 21st century.
Urban Renewal's effect on actual revitalization is a subject of intense debate. It is seen by proponents as an economic engine, and by opponents as a regressive mechanism for enriching the wealthy at the expense of taxpayers and the poor. It carries a high cost to existing communities, and in many cases resulted in the destruction of vibrant—if run-down —neighborhoods.
Urban renewal in its original form has been called a failure by many urban planners and civic leaders, and has since been reformulated with a focus on redevelopment of existing communities. However, many cities link the revitalization of the central business district and gentrification of residential neighborhoods to earlier urban renewal programs. Over time, urban renewal evolved into a policy based less on destruction and more on renovation and investment, and today is an integral part of many local governments, often combined with small and big business incentives. But even in this adapted form, Urban Renewal projects are still widely accused of abuse and corruption.
History
Urban renewal goes back to the work of Robert Moses in the redevelopment of New York City and New York State from the 1930s into the 1970s. Moses directed the construction of new bridges, highways, housing projects, and public parks. Moses was a controversial figure, both for his single-minded zeal and for its impact on New York City, as sweeping as Haussmann's was in Paris. Moses is responsible for most major traffic arteries in the city and for its largest parks, except Central Park and Prospect Park.
Urban Renewal in the United States
Redlining and segregation
Main article: Redlining
Redlining began with the National Housing Act of 1934 which established the Federal Housing Administration (FHA) to improve housing conditions and standards, and later led to the formation of the Department of Housing and Urban Development (HUD). While it was designed to develop housing for poor residents of urban areas, that act also required cities to target specific areas and neighborhoods for different racial groups, and certain areas of cities were not eligible to receive loans at all. This meant that ethnic minorities could only secure mortgages in certain areas, and resulted in a large increase in the residential racial segregation in the United States.
This was followed by the Housing Act of 1937, which created the U.S. Housing Agency and the nation's first public housing program—the Low Rent Public Housing Program. This program began the large public housing projects that later became one of the hallmarks of urban renewal in the United States: it provided funding to local governments to build new public housing, but required that slum housing be demolished prior to any construction.
Postwar problems and suburban growth
In 1944, the GI Bill (officially the Serviceman's Readjustment Act) guaranteed Veterans Administration (VA) mortgages to veterans under favorable terms, which fueled suburbanization after the end of World War II, as places like Levittown, New York, Warren, Michigan and the San Fernando Valley of Los Angeles were transformed from farmland into cities occupied by tens of thousands of families in a few short years.
Housing Act of 1949
Title One of the Housing Act of 1949 kickstarted the "urban renewal" program that would reshape American cities. The Act provided federal funding to cities to cover the cost of acquiring areas of cities perceived to be "slums." (The Federal government paid 2/3 of the cost of acquiring the site, called the "write down," while local governments paid the remaining 1/3.) Those sites were then given to private developers to construct new housing. The phrase used at the time was "urban redevelopment." "Urban renewal" was a phrase popularized with the passage of the 1954 Housing Act, which made these projects more enticing to developers, by among other things, providing FHA-backed mortgages.
Urban destruction
Under the powerful influence of multimillionaire R.K. Mellon, Pittsburgh became the first major city to undertake a modern urban-renewal program in May 1950. Pittsburgh was infamous around the world as one of the dirtiest and most economically depressed cities, and seemed ripe for urban renewal. A large section of downtown at the heart of the city was demolished, converted to parks, office buildings, and a sports arena and renamed the Golden Triangle in what was universally recognized as a major success. Other neighborhoods were also subjected to urban renewal, but with mixed results. Some areas did improve, while other areas, such as East Liberty and Lower Hill declined following ambitious projects that shifted traffic patterns, blocked streets to vehicular traffic, isolated or divided neighborhoods with highways, and removed large numbers of ethnic and minority residents.[citations needed]
In 1956, the Federal-Aid Highway Act gave state and federal government complete control over new highways, and often they were routed directly through vibrant urban neighborhoods—isolating or destroying many—since the focus of the program was to bring traffic in and out of the central cores of cities as expeditiously as possible and nine out of every ten dollars spent came from the federal government. This resulted in a serious degradation of the tax bases of many cities, isolated entire neighborhoods, and meant that existing commercial districts were bypassed by the majority of commuters.[citations needed]
Segregation continued to increase as communities were displaced and many African Americans and Latinos were left with no other option than moving into public housing while Whites moved to the suburbs in ever-greater numbers.[citations needed]
In Boston, one of the country's oldest cities, almost a third of the old city was demolished—including the historic West End—to make way for a new highway, low- and moderate-income high-rises (which eventually became luxury housing), and new government and commercial buildings. Later, this would be seen a tragedy by many residents and urban planners, and one of the centerpieces of the redevelopment—Government Center—is still considered an example of the excesses of urban renewal.
Reactions against urban renewal
In 1961, Jane Jacobs published The Death and Life of Great American Cities, one of the first—and strongest—critiques of contemporary large-scale urban renewal. However, it would still be a few years before organized movements began to oppose urban renewal.
In 1964, the Civil Rights Act removed racial deed restrictions on housing. This began desegregation of residential neighborhoods, but redlining continued to mean that real estate agents continued to steer ethnic minorities to certain areas. The riots that swept cities across the country from 1965 to 1967 damaged or destroyed additional areas of major cities—most drastically in Detroit during the 12th Street Riot.
By the 1970s many major cities developed opposition to the sweeping urban-renewal plans for their cities. In Boston, community activists halted construction of the proposed Southwest Expressway—but only after a three-mile long stretch of land had been cleared. In San Francisco, Joseph Alioto was the first mayor to publicly repudiate the policy of urban renewal, and with the backing of community groups, forced the state to end construction of highways through the heart of the city. Between 1956 and 1966, more than 12% of the people in Atlanta lost their homes to urban renewal[citation needed], expressways, and a downtown building boom turned the city into the showcase of the New South in the 1970s and 1980s.
From "urban renewal" to "community development"
Some of the policies around urban renewal began to change under President Lyndon Johnson and the War on Poverty, and in 1968, the Housing and Urban Development Act and The New Communities Act of 1968 guaranteed private financing for private entrepreneurs to plan and develop new communities. Subsequently, the Housing and Community Development Act of 1974 established the Community Development Block Grant program (CDBG) which began in earnest the focus on redevelopment of existing neighborhoods and properties, rather than demolition of substandard housing and economically depressed areas.
Currently, a mix of renovation, selective demolition, commercial development, and tax incentives is most often used to revitalize urban neighborhoods. Though not without its critics—gentrification is still controversial, and often results in familiar patterns of poorer residents being priced out of urban areas into suburbs or more depressed areas of cities—urban renewal in its present form is generally regarded as a great improvement over the policies of the middle part of the 20th century. Some programs, such as that administered by Fresh Ministries and Operation New Hope in Jacksonville, Florida attempt to develop communities, while at the same time combining highly favorable loan programs with financial literacy education so that poorer residents may still be able to afford their restored neighborhoods. Other programs, such as that in Castleford in the UK and known as The Castleford Project seek to establish a process of urban renewal which enables local citizens to have greater control and ownership of the direction of their community and the way in which it overcomes market failure. This supports important themes in urban renewal today, such as participation,sustainability and trust - and government acting as advocate and 'enabler', rather than an instrument of command and control.
During the 1990s the concept of culture-led regeneration gained ground. Examples most often cited as successes include Temple Bar in Dublin where tourism was attracted to a bohemian 'cultural quarter', Barcelona where the 1992 Olympics provided a catalyst for infrastructure improvements and the redevelopment of the water front area, and Bilbao where the building of a new art museum was the focus for a new business district around the city's derelict dock area. The approach has become very popular in the UK due to the availability of lottery funding for capital projects and the vibrancy of the cultural and creative sectors. However, while the arrival of Tate Modern in the London borough of Southwark may be heralded as a catalyst to economic revival in its surrounding neighborhood, some civic authorities in the UK - for instance Newcastle-upon-Tyne and Gateshead have been accused of investing in cultural facilities at the cost of other programs and projects.
Long-term implications
While urban renewal never lived up to the hopes of its original proponents, it has played an undeniably important role in cities throughout the United States, England, and many other nations. It has been hotly debated by politicians, urban planners, civic leaders, and current and former residents of the areas where urban renewal took place in the 1950s, 1960s, and 1970s. It has brought economic and cultural development to many cities, but often at a great cost to low-income and minority communities living in them. It has also played a role in the economic devastation faced by many of the major industrial cities in the United States since the 1940s. Urban renewal continues to evolve as successes and failures are examined and new models of development and redevelopment are tested and implemented.

From Wikipedia, the free encyclopedia
Posted by Ismail Hidayat at 10:15 AM | 0 comments
Labels: Perencanaan Kota

Land use planning

Land use planning

Land use planning is the term used for a branch of public policy which encompasses various disciplines which seek to order and regulate the use of land in an efficient and ethical way.
Despite confusing nomenclature, the essential function of land use planning remains the same whatever term is applied. The Canadian Institute of Planners offers a definition that: "[Land use] planning means the scientific, aesthetic, and orderly disposition of land, resources, facilities and services with a view to securing the physical, economic and social efficiency, health and well-being of urban and rural communities"
Nomenclature
In the English speaking world, the terms land use planning, town and country planning, regional planning, town planning, urban planning, and urban design are often used interchangeably, and will depend on the country in question. In Europe the preferred term is increasingly spatial planning or more recently territorial cohesion (for regional and trans-national planning).
In Australia, the United Kingdom, and New Zealand, the term town planning is common, although regional planning and land use planning are also used.
In the United States and Canada, the terms urban planning and regional planning are more commonly used.
Functions of land use planning
At its most basic level land use planning is likely to involve zoning and transport infrastructure planning. In most developed countries, land use planning is an important part of social policy, ensuring that land is used efficiently for the benefit of the wider economy and population as well as to protect the environment.
Land use planning encompasses the following disciplines:
• Architecture
• Environmental planning
• Landscape architecture
• Regional Planning
• Spatial planning
• Sustainable Development
• Transportation Planning
• Urban design
• Urban planning
• Urban Renaissance
• Urban renewal
Architecture, urban design, urban planning, landscape architecture and urban renewal usually address the selection of physical layout, scale of development, aesthetics, costs of alternatives and selection of building materials and impact upon landscape and species.
Environmental planning, will often address the implications of development and plans upon the environment, for example Strategic Environmental Assessment. At the very local level environmental planning may imply the use of tools to forecast impacts of development decisions, including roadway noise, and pollution, surface runoff and flooding assessments.
Because of the many disciplines and knowledge domains involved, land use planners are increasingly making use of Information Technology, such as Geographic Information Systems, and Spatial Decision Support Systems, to assist with analysis and decision-making.

From Wikipedia, the free encyclopedia
Posted by Ismail Hidayat at 10:43 AM | 0 comments
Labels: Perencanaan Kota, Tata Ruang Kota

Environmental planning

Environmental planning

Environmental planning is a relatively new field of study that aims to merge the practice of urban planning with the concerns of environmentalism. Essentially speaking, while urban planners have traditionally factored in economic development, transportation, sanitation, and other services into their decisions, environmental planners add sustainable (social, ecological & economic) outcomes as important factors in the decision-making process. What exactly constitutes the "Environment", however, is somewhat open to debate among these practitioners, as is the exact scope of the intended environmental benefits. Chief concerns among environmental planners include the encouragement of sustainable development, green building technologies, and the preservation of environmentally sensitive areas.
In the United States, for any project, environmental planners deal with a full range of environmental regulations from federal to state and city levels. A rigorous environmental process has to be undertaken to examine the impacts and possible mitigation of any construction project. The environmental assessments encompass areas such as land use, socioeconomics, transportation, economic and housing characteristics, air, noise, wetlands, endangered species, flood zones, coastal zones, visual studies among others. Depending on the scale and impact of the project, a full-blown environmental review is known as an Environmental Impact Statement (EIS), and the less extensive version is Environmental Assessment (EA). Procedures follow guidelines from National Environmental Policy Act (NEPA), State Environmental Quality Review Act(SEQRA) and/or City Environmental Quality Review (CEQR) and other related federal or state agencies published regulations.
The Association of Environmental Professionals (AEP) is a non-profit organization of interdisciplinary professionals including environmental science, resource management, environmental planning and other professions contributing to this field. AEP is the first organization of its kind in the USA, and its influence and model have spawned numerous other regional organizations throughout the United States. Its mission is to improve the technical skills of members, and the organization is dedicated to "the enhancement, maintenance and protection of the natural and human environment". From inception in the mid 1970s the organization has been closely linked with the upkeep of the California Environmental Quality Act (CEQA), California being one of the first states to adopt a comprehensive law to govern the environmental review of public policy and project review.
From Wikipedia, the free encyclopedia

Posted by Ismail Hidayat at 10:46 AM | 0 comments
Labels: Perencanaan Kota, Perencanaan Wilayah, Permasalahan Kota dan Wilayah, Tata Bangunan dan Lingkungan

Urban planning

Friday, January 11, 2008

Urban planning

Urban, city, or town planning is the discipline of land use planning which explores several aspects of the built and social environments of municipalities and communities. Other professions deal in more detail with a smaller scale of development, namely architecture, landscape architecture and urban design. Regional planning deals with a still larger environment, at a less detailed level.
Another key role of urban planning is urban renewal, and re-generation of inner cities by adapting urban planning methods to existing cities suffering from long-term infrastructural decay.

Urban planning is concerned with the ordering and design of settlements, from the smallest towns to the world's largest cities. Shown here is Hong Kong's CBD.
HistoryUrban planning as an organized profession has existed for less than a century, however most settlements and cities have displayed various degrees of forethought and conscious design in their layout and functioning.
As agriculture replaced a nomadic existence, permanent human settlements, and larger settlements began to appear. These early cities became centres for trade, defense, and politics and as centers for distributing the agricultural surplus a settled farming society produces.

Cities laid out with forethought and design permeate antiquity. Perhaps the earliest of these were those of the ancient Mesopotamian and Harrapan civilizations of the third century BCE.Ur located near the Euphrates and Tigris rivers in modern day Iraq and some ancient cities of the Indus Valley in modern day India are perhaps the arliest examples of deliberately planned and managed cities in history. The streets of these early cities were often paved and laid out at right angles in a grid attern. There was also with a hierarchy of streets (commercial boulevards to small residential alleyways). In Harrapan settlements, archaeological evidence suggests the houses were laid out to protect from noise, odors, and thieves, and had their own wells, and sanitation. Ancient cities often had drainage, large granaries, and well-developed urban sanitation The Greek Hippodamus (c. 407 BC) is widely considered the father of city planning in the West, for his design of Miletus; Alexander commissioned him to lay out Alexandria, the grandest example of idealized urban planning of the Mediterranean world, where regularity was aided in large part by its level site near a mouth of the Nile.

The ancient Romans used a consolidated scheme for city planning, developed for military defense and civil convenience. The basic plan is a central plaza with city services, surrounded by a compact rectilinear grid of streets and wrapped in a wall for defense. To reduce travel times, two diagonal streets cross the square grid corner-to-corner, passing through the central square. A river usually flows through the city, to provide water and transport, and carry away sewage, even in sieges.[citation needed] Effectively, many European towns still preserve the essence of these schemes, as in Turin.The Romans had a very logical way of designing their cities. They put all the streets at right angles, set up in a square grid. All the roads were equal in width and length except for two. These two roads formed the center of the grid and intersected in the middle. One went East/West, the other North/South. They were slightly wider than the others. All roads were made of carefully fitted stones and smaller hard packed stones. Bridges were also onstructed where needed. Each square marked by four roads was called an insulae. An insulae was the Roman equivalent of a city block. Each insulae was 80 yards square. The land of each insulae was divided up. As the city developed, each insulae would eventually be filled with buildings of various shapes and sizes and would be crisscrossed with back roads and alleys. Most insulae were given to the first settlers of a budding new Roman city, but each person had to pay for the building of their own houses. The city was surrounded by a wall to protect the city from invaders and other enemies, and to mark the cities limits. Area outside of the walls and city limits was left for farmland. At the end of each main road, there was a large gateway with atchtowers. A portcullis covered the opening when the city was under siege. Other watchtowers were constructed around the rest of the city’s wall. An aqueduct was built outside of the cities walls. This brought in the water necessary for the cities functioning.

The idea of rational planning collapsed with the idea of the res publica in the European Early Middle Ages. Round a fortress or fortified abbey or next to a Roman nucleus — sometimes itself abandoned— urban growth occurred "like the annular rings of a tree" whether in an extended village or the center of a larger city. Since the new center was often on high, defensible ground, the city plan took on an organic character, following the irregularities of elevation contours like the shapes that result from agricultural terracing.

The ideal centrally-planned urban space: Sposalizio by Raphael, 1504
The ideal city resurfaced in the Early Renaissance in Florence, where the star-shaped city plan was adapted from the new cannon-resistant star fort. The star-shaped fortification had a formative influence on the patterning of Renaissance urban planning: "The Renaissance was hypnotized by one city type which for a century and a half— from Filarete to Scamozzi— was impressed upon utopian schemes: this is the star-shaped city" Radial streets extend outward from a defined center of military, communal or spiritual power. Only in ideal cities did a centrally-planned structure stand at the heart, as in Raphael's Sposalizio of 1504 (illustration); as built, the unique example of a rationally-planned quattrocento new city center, that of Vigevano, 1493-95, resembles a closed space instead, surrounded by arcading. Filarete's ideal city, building on hints in Leone Battista Alberti's De re aedificatoria, was named "Sforzinda" in compliment to his patron; its twelve-pointed shape, circumscribable by a "perfect" Pythagorean figure, the circle, takes no heed of its undulating terrain in Filarete's manuscript.

The true heirs of Greek rational planning were the Muslims, who are thought to have originated the idea of formal zoning (see haram and hima and the more general notion of khalifa, or "stewardship" from which they arise),[citation needed] although modern usage in the West largely dates from the ideas of the Congrès Internationaux d'Architecture Moderne.
Many cities in Central American civilizations also engineered urban planning in their cities including sewage systems and running water. Mexico-Tenochtitlan, was the capital of the Aztec empire, built on an island in Lake Texcoco in what is now the Federal District in central Mexico. At its height, Tenochtitlan was one of the largest cities in the world, with close to 250,000 inhabitants.[citation needed]
In developed countries (Western Europe, North America, Japan and Australasia) during the last two centuries, planning and architecture can be said to have gone through various stages of general consensus. Firstly there was the industrialised city of the 19th century, where control of building was largely held by businesses and the wealthy elite. Around the turn of the 20th century there began to be a movement for providing people, and factory workers in particular, with healthier environments. The concept of garden cities arose and some model towns were built, such as Letchworth and Welwyn Garden City the world's first garden cities, in Hertfordshire, UK. However, these were principally small scale in size, typically dealing with only a few thousand residents.

It wasn't until the 1920s when modernism began to surface. Based on the ideas of Le Corbusier and utilising new skyscraper building techniques, the modernist city stood for the elimination of disorder, congestion and the small scale, replacing them instead with preplanned and widely spaced freeways and tower blocks set within gardens. There were plans for large scale rebuilding of cities, such as the Plan Voisin (based on Le Corbusier's Ville Contemporaine), which proposed clearing and rebuilding most of central Paris. No large scale plans were implemented until after World War II however. Throughout the late 1940s and 1950s, housing shortages caused by war destructions led many cities around the world to build substantial amounts of government housing. Planners at the time used the opportunity to implement the modernist ideal of towers surrounded by gardens. The most prominent example of an entire modernist city is Brasilia, constructed between 1956 and 1960 in Brazil.
By the late 1960s and early 1970s, many planners were coming to realise that the imposition of modernist clean lines and a lack of human scale also tended to sap vitality from the community. This was expressed in high crime and social problems within these planned neighbourhoods. Modernism can be said to have ended in the 1970s when the construction of the cheap, uniform tower blocks ended in many countries, such as Britain and France. Since then many have been demolished and in their way more conventional housing has been built. Rather than attempting to eliminate all disorder, planning now concentrates on individualism and diversity in society and the economy. This is the post-modernist era.

Minimally-planned cities still exist. Houston is an example of a large city (with a metropolitan population of 5.5 million) in a developed country, without a comprehensive zoning ordinance. Houston does, however, have many of the land use restrictions covered by traditional zoning regulations, such as restrictions on development density and parking requirements, even though specific land uses are not regulated. Moreover, private-sector developers have used subdivision covenants and deed restrictions effectively to create the same kinds of land use restrictions found in most municipal zoning laws. Houston voters have rejected proposals for a comprehensive zoning ordinance three times since 1948. Even without zoning in its traditional sense, metropolitan Houston displays similar land use patterns at the macro scale to regions comparable in age and population that do have zoning, such as Dallas. This suggests that factors outside the regulatory environment, such as the provision of urban infrastructure and methods of financing development, may play a greater role in the way American cities are developed than does zoning.
Sustainable development and Sustainability

Sustainable development and sustainability have become buzzwords in the planning industry, with the recognition that present ways of consumption and living have led to problems like the overuse of natural resources, ecosystem destruction, urban heat islands, pollution, growing inequality in cities, the degradation of human living conditions and human-induced climate change. Planners have, as a result, taken to advocating for the development of sustainable cities

However, the notion of sustainable development can be considered as rather recent and evolving, with many questions surrounding this concept. That said, it is often not difficult to recognise what are 'unsustainable' forms of lifestyles, and urban planning is recognised to play a crucial position in the development of sustainable cities.

Stephen Wheeler, in his 1998 article, suggests a definition for sustainable urban development to be as "development that improves the long-term social and ecological health of cities and towns." He goes on to suggest a framework that might help all to better understand what a 'sustainable' city might look like. These include compact, efficient land use; less automobile use yet with better access; efficient resource use, less pollution and waste; the restoration of natural systems; good housing and living environments; a healthy social ecology; sustainable economics; community participation and involvement; and preservation of local culture and wisdom.

The difficult challenge facing planners comes with the implementation of sustainability visions, policy and programmes, and in the midst of doing so, the need to modify institutions to achieve these goals. This is still being worked out by urban planners.
Aspects of planning
Aesthetics

Towns and cities have been planned with aesthetics in mind, here in Bath (England), 18th century private sector development was designed to appear attractive.
In developed countries there has been a backlash against excessive man-made clutter in the environment, such as signposts, signs, and hoardings Other issues that generate strong debate amongst urban designers are tensions between peripheral growth, increased housing density and planned new settlements. There are also unending debates about the benefits of mixing tenures and land uses, versus the benefits of distinguishing geographic zones where different uses predominate.
Successful urban planning considers character, of "home" and "sense of place", local identity, respect for natural, artistic and historic heritage, an understanding of the "urban grain" or "townscape," pedestrians and other modes of traffic, utilities and natural hazards, such as flood zones.

Some argue that the medieval piazza and arcade are the most widely appreciated elements of successful urban design, as demonstrated by the Italian cities of Siena and Bologna[citation needed].

While it is rare that cities are planned from scratch, planners are important in managing the growth of cities, applying tools like zoning to manage the uses of land, and growth management to manage the pace of development. When examined historically, many of the cities now thought to be most beautiful are the result of dense, long lasting systems of prohibitions and guidance about building sizes, uses and features. These allowed substantial freedoms, yet enforce styles, safety, and often materials in practical ways. Many conventional planning techniques are being repackaged using the contemporary term, smart growth.
There are some cities that have been planned from conception, and while the results often don't turn out quite as planned, evidence of the initial plan often remains. (See List of planned cities)
Safety

The medieval walled city of Carcassonne in France is built upon high ground to provide maximum protection from attackers.
Historically within the Middle East, Europe and the rest of the Old World settlements were located on higher ground (for defense) and close to fresh water sources[citation needed]. Cities have often grown onto coastal and flood plains at risk of floods and storm surges. Urban planners must consider these threats. If the dangers can be localised then the affected regions can be made into parkland or Greenbelt, often with the added benefit of open space provision.
Extreme weather, flood, or other emergencies can often be greatly mitigated with secure emergency evacuation routes and emergency operations centres. These are relatively inexpensive and unintrusive, and many consider them a reasonable precaution for any urban space. Many cities will also have planned, built safety features, such as levees, retaining walls, and shelters.
In recent years, practitioners have also been expected to maximize the accessibility of an area to people with different abilities, practicing the notion of "inclusive design," to anticipate criminal behaviour and consequently to "design-out crime" and to consider "traffic calming" or "pedestrianisation" as ways of making urban life more pleasant.

City planning tries to control criminality with structures designed from theories such as socio-architecture or environmental determinism. These theories say that an urban environment can influence individuals' obedience to social rules. The theories often say that psychological pressure develops in more densely developed, unadorned areas. This stress causes some crimes and some use of illegal drugs. The antidote is usually more individual space and better, more beautiful design in place of functionalism.

Oscar Newman’s defensible space theory cites the modernist housing projects of the 1960s as an example of environmental determinism, where large blocks of flats are surrounded by shared and disassociated public areas, which are hard for residents to identify with. As those on lower incomes cannot hire others to maintain public space such as security guards or grounds keepers, and because no individual feels personally responsible, there was a general deterioration of public space leading to a sense of alienation and social disorder Source
Jane Jacobs is another notable environmental determinist and is associated with the "eyes on the street" concept. By improving ‘natural surveillance’ of shared land and facilities of nearby residents by literally increasing the number of people who can see it, and increasing the familiarity of residents, as a collective, residents can more easily detect undesirable or criminal behaviour.
The "broken-windows" theory argues that small indicators of neglect, such as broken windows and unkempt lawns, promote a feeling that an area is in a state of decay. Anticipating decay, people likewise fail to maintain their own properties. The theory suggests that abandonment causes crime, rather than crime causing abandonment[citation needed].

Some planning methods might help an elite group to control ordinary citizens. Haussmann's renovation of Paris created a system of wide boulevards which prevented the construction of barricades in the streets and eased the movement of military troops. In Rome, the Fascists in the 1930s created ex novo many new suburbs in order to concentrate criminals and poorer classes away from the elegant town.
Other social theories point out that in Britain and most countries since the 18th century, the transformation of societies from rural agriculture to industry caused a difficult adaptation to urban living. These theories emphasize that many planning policies ignore personal tensions, forcing individuals to live in a condition of perpetual extraneity to their cities. Many people therefore lack the comfort of feeling "at home" when at home. Often these theorists seek a reconsideration of commonly used "standards" that rationalize the outcomes of a free (relatively unregulated) market.

Slums

Main article: Slums
The rapid urbanization of the last century has resulted in a significant amount of slum habitation in the major cities of the world, particularly in the Third World. There is significant demand for planning resources and strategies to address the issues that arise from slum development, and many planning theorists and practitioners are calling for increased attention and resources in this area, particularly the Commonwealth Association of Planners. When urban planners give their attention to slums, one also have to pay attention to the racial make - up of that area to ensure that racial steering does not occur.
The issue of slum habitation has often been resolved via a simple policy of clearance, however more creative solutions are beginning to emerge such as Nairobi's "Camp of Fire" program, where established slum-dwellers have promised to build proper houses, schools, and community centers without any government money, in return for land they have been illegally squatting on for 30 years. The "Camp of Fire" program is one of many similar projects initiated by Slum Dwellers International, which has programs in Africa, Asia, and South America.

Urban decay
Main article: Urban decay

Broken Promises:John Fekner © 1980 Charlotte Street Stencils South Bronx, New York. Jimmy Carter and Ronald Reagan both came to this spot during their political careers to make promises.
Urban decay is a process by which a city, or a part of a city, falls into a state of disrepair. It is characterized by depopulation, property abandonment, high unemployment, fragmented families, political disenfranchisement, crime, and desolate and unfriendly urban landscapes.
Urban decay was associated with Western cities, especially North America and parts of Europe during the 1970s and 1980s. During this time period major changes in global economies, transportation, and government policies created conditions that fostered urban decay.
The effects of urban decay run counter to the development patterns found in most cities in Europe and countries outside of North America, where slums are usually located on the outskirts of major metropolitan areas while the city center and inner city retain high real estate values and a steady or increasing population. In contrast, North American cities often experienced an outflux of population to city suburbs or exurbs, as in the case of white flight.
There is no single cause of urban decay, though it may be triggered by a combination of interrelated factors, including urban planning decisions, the development of freeways, suburbanisation, redlining, immigration restrictions and racial discrimination.

Reconstruction and renewal
Main article: Urban Renewal

The overall area plan for the reconstruction of Kabul's Old City area, the proposed Kabul - City of Light Development.
Areas devastated by war or invasion represent a unique challenge to urban planners: the area of development is not one for simple modification, nor is it a "blank slate". Buildings, roads, services and basic infrastructure like power, water and sewerage are often severely compromised and need to be evaluated to determine what, if anything, can be salvaged for re-incorporation. There is also the problem of population; more often than not, people are also still living in these areas, displaced but not removed, and their issues need to be addressed. Historic areas and religious or social centers also need to be preserved and re-integrated into the new city plan. A prime example of this is the capital city of Kabul, Afghanistan, which after decades of civil war and occupation has regions that have literally been reduced to rubble. Despite this, the indigenous population continues to live in the area, constructing makeshift homes and shops out of whatever can be salvaged. Any reconstruction plan proposed, such as Hisham Ashkouri's City of Light Development, needs to be sensitive to the needs of this community and its existing culture, businesses and needs.
Urban Reconstruction Development plans must also work with government agencies as well as private interests to develop workable designs.

Transport
Main article: Transportation Planning

Very densely built-up areas require high capacity urban transit, urban planners must consider these factors in long term plans.

Although an important factor, there is a complex relationship between urban densities and car use.
There is a direct, well-researched connection between the density of an urban environment, and the need to travel within it[citation needed]. Good quality transport is often followed by development. Development beyond a certain density can quickly overcrowd transport[citation needed].
Good planning attempts to place higher densities of jobs or residents near high-volume transportation. For example, some cities permit commerce and multi-story apartment buildings only within one block of train stations and four-lane boulevards, and accept single-family dwellings and parks further away[citation needed].
Densities can be measured in several ways[citation needed]. A common method, used is the Floor area ratio, using the floor area of buildings divided by the land area. Ratios below 1.5 could be considered low density, and plot ratios above five very high density. Most exurbs are below two, while most city centres are well above five. Walk-up apartments with basement garages can easily achieve a density of three. Skyscrapers easily achieve densities of thirty or more.
City authorities may try to encourage lower densities to reduce infrastructure costs, though some observers note that low densities may not accommodate enough population to provide adequate demand or funding for that infrastructure. In the UK, recent years have seen a concerted effort to increase the density of residential development in order to better achieve sustainable development. Increasing development density has the advantage of making mass transport systems, district heating and other community facilities (schools, health centres, etc) more viable. However critics of this approach dub the densification of development as 'town cramming' and claim that it lowers quality of life and restricts market led choice[citation needed].
Problems can often occur at residential densities between about two and five[citation needed]. These densities can cause traffic jams for automobiles, yet are too low to be commercially served by trains or light rail systems. The conventional solution is to use buses, but these and light rail systems may fail where automobiles and excess road network capacity are both available, achieving less than 1% ridership[citation needed].
The Lewis-Mogridge Position claims that increasing road space is not an effective way of relieving traffic jams as latent or induced demand invariably emerges to restore a socially-tolerable level of congestion.
Some theoreticians[citation needed] speculate that personal rapid transit (PRT) might coax people from their automobiles, and yet effectively serve intermediate densities, but this has not been demonstrated.
Addressing
If house numbering is part of the plan, the risk that the numbering task will end up in the hands of non-professionals can be reduced, saving citizens much lost time looking for addresses later. This is especially important for non grid plan areas with no city-wide addressing standard already in place. Unfortunately addressing is often not even mentioned in urban planning courses.

Suburbanization
Main article: Suburbanization

Very low (auto-oriented) density suburban development near Cincinnati, Ohio, United States
In some countries declining satisfaction with the urban environment is held to blame for continuing migration to smaller towns and rural areas (so-called urban exodus). Successful urban planning supported Regional planning can bring benefits to a much larger hinterland or city region and help to reduce both congestion along transport routes and the wastage of energy implied by excessive commuting. Urban scholar N.J. Slabbert claims that the advent of the Internet has opened the way to "telecommunities" or populations of workers who will no longer commute physically, and that this will greatly revitalize small towns in the 21st century.

Environmental factors
Main article: Environmental planning

Environmental protection and conservation are of utmost importance to many planning systems across the world. Not only are the specific effects of development to be mitigated, but attempts are made to minimise the overall effect of development on the local and global environment. This is commonly done through the assessment of Sustainable urban infrastructure. In Europe this process is known as Sustainability Appraisal.
Arcology seeks to unify the fields of ecology and architecture, especially landscape architecture, to achieve a harmonious environment for all living things. On a small scale, the eco-village theory has become popular, as it emphasizes a traditional 100-140 person scale for communities[citation needed].
In most advanced urban or village planning models, local context is critical. In many, gardening assumes a central role not only in agriculture but in the daily life of citizens. A series of related movements including green anarchism, eco-anarchism, eco-feminism and Slow Food have put this in a political context as part of a focus on smaller systems of resource extraction, and waste disposal, ideally as part of living machines which do such recycling automatically, just as nature does. The modern theory of natural capital emphasizes this as the primary difference between natural and infrastructural capital, and seeks an economic basis for rationalizing a move back towards smaller village units. A common form of planning that leads to suburban sprawl is single use zoning.
An urban planner is likely to use a number of Quantitative tools to forecast impacts of development on a variety of environmental concerns including roadway air dispersion models to predict air quality impacts of urban highways and roadway noise models to predict noise pollution effects of urban highways. As early as the 1960s, noise pollution was addressed in the design of urban highways as well as noise barriers. The Phase I Environmental Site Assessment can be an important tool to the urban planner by identifying early in the planning process any geographic areas or parcels which have toxic constraints.

Process

Blight may sometimes impulse communities into redeveloping and urban planning.
The traditional planning process focused on top-down processes where the town planner created the plans. A planner is usually skilled in either surveying, engineering or architecture, bringing to the town planning process ideals based around these disciplines. They typically worked for national or local governments.[citation needed]
Changes to the planning process over past decades have witnessed the metamorphosis of the role of the urban planner in the planning process. Calls championing for more democratic planning processes have played a huge role in allowing the public to make important decisions as part of the planning process. Community organizers and social workers are now very involved in planning from the grassroots level
Developers too have played huge roles in influencing the way development occurs, particularly through project-based planning. Many recent developments were results of large and small-scale developers who purchased land, designed the district and constructed the development from scratch. The Melbourne Docklands, for example, was largely an initiative pushed by private developers who sought to redevelop the waterfront into a high-end residential and commercial district.

From Wikipedia, the free encyclopedia
Posted by Ismail Hidayat at 10:24 AM | 0 comments
Labels: Perencanaan Kota